
Tokoh Adat Papua Apresiasi Dua Tahun Kepemimpinan Prabowo-Gibran
Tokoh adat Papua menilai dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran membawa perhatian terhadap pembangunan dan kesejahteraan di Tanah Papua.
Menyiapkan konten terkini untuk Anda...
Menemukan 11 hasil untuk kata kunci: "Masyarakat Adat"

Tokoh adat Papua menilai dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran membawa perhatian terhadap pembangunan dan kesejahteraan di Tanah Papua.
:quality(80)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2026/10/05/ed6fbd89-411b-4dce-98ac-185d1e4096c6_jpeg.jpg)
Selama 40 tahun, Andre Liem mengenalkan alam dan budaya Papua sekaligus membangun kemitraan dengan masyarakat adat, sekolah, dan pegiat lingkungan.

Museum noken di setiap daerah Papua diusulkan sebagai pusat pelestarian, pendidikan, dokumentasi, dan penguatan identitas budaya masyarakat adat.
Pemprov Papua Barat menggandeng ICBA untuk mengembangkan potensi karbon hutan dan biodiversitas dengan memastikan manfaatnya diterima masyarakat adat.
Festival Adat Akrua Yano di Papua menampilkan tradisi bakar batu sebagai ruang pelestarian budaya, penguatan kebersamaan, dan peluang pengembangan ekonomi berbasis komunitas.
LMA Suku Besar Sebyar, didampingi Bupati Teluk Bintuni dan perwakilan MRP Papua Barat, menyerahkan dokumen aspirasi terkait kejelasan serta keadilan Dana Bagi Hasil Migas Tangguh kepada Gubernur Papua Barat.


Pemerintah Provinsi Papua Barat mempercepat pemenuhan persyaratan perolehan participating interest 10 persen dari produksi migas di Kabupaten Teluk Bintuni melalui penguatan BUMD, validasi data, dan kolaborasi dengan pemerintah daerah, perusahaan, akademisi, serta masyarakat adat.
Pengakuan terhadap delapan kepala suku di Papua Tengah memperkuat pentingnya keterlibatan tokoh adat dalam komunikasi publik, perencanaan pembangunan, dan pengambilan kebijakan yang berdampak langsung kepada masyarakat.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/papuatengah/foto/bank/originals/20-Septeber-2026-anwipa-rangkutt.jpg)
Pemprov Papua Tengah mengakui delapan kepala suku sebagai mitra resmi pemerintah untuk memperkuat penanganan konflik sosial serta menata praktik denda adat yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah.

Pemprov Papua Tengah mengakui delapan kepala suku besar sebagai mitra pembangunan untuk memperkuat penyampaian aspirasi masyarakat adat, mencegah konflik, dan memastikan kebijakan afirmasi berjalan tepat sasaran.